Komunikasi Politik


Komunikasi Politik
Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah.Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan- pesan yang terjadi pada saat enam fungsi lainnya itu dijalankan yaitu sosialisasi dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, membuat peraturan, aplikasi peraturan dan ajudikasi peraturan.[1]
Konsep dasar teori yang lahir dari eropa ini mengemukakan bahwa di dalam kelompok penguasa, selain ada elit pilitik yang berkuasa juga ada elit tandingan, yang mampu meraih kekuasan melalui massa jika elit yang berkuasa kehilangan kemampuannya untuk memerintah. Dalam hal ini massa memegang sejenis kontrol jarak jauh atas elit yang berkuasa, tetapi karena mereka tak begitu acuh dengan permainan kekuasaan, maka tak bisa diharapkan mereka akan menggunakan pengaruhnya.[2]

Berdasarkan definisi di atas komunikasi politik merupakan sebuah bentuk dalam komunikasi perpolitikan.  Komunikasi politik adalah proses penyampaian pesan, dimana pesannya itu berisikan tentang perpolitikan yang di sampaikan komunikator, dimana komunikatornya sendiri merupakan seorang elit politik atau seorang anggota politik kepada komunikannya yang mana komunikannya sendiri merupakan anggota politik atau orang elit politik melalui media yang digunakannya.Komunikasi politik sendiri bukanlah sebuah hal yang baru melainkan sejak dahulu komunikasi politik sudah terjadi. Contohnya pada saat pemerintahaan khalifah muslim yaitu nabi Muhammad, beliau pun seringkali melakukan komunikasi politik dengan sahabat serta dengan para menterinya untuk sekedar membicarakan pajak dan lain-lainnya. Komunikasi politik sendiri juga jauh dari itu sudah terjadi pada jaman jahiliah.


[1] Umaimah Wahid, Komunikasi Politik Pengembangan Teori dan Praktik, (Bekasi: WM Komunika, 2012), Hlm. 13
[2] SP Varma,Teori Politik Modern,  (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), Hlm. 196- 197

Komentar